Harian Kompas edisi 9 Februari 2007 memuat tulisan Ishadi SK berjudul ‘’KPI, Regulasi Siaran TV dan Radio’’. Kendatipun inti tulisan itu adalah harapannya agar keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia (2007-2010) yang baru terbentuk lebih mencerminkan sikap yang bersahabat dengan industri penyiaran, ada sebuah isu penting yang perlu mendapat perhatian setiap orang yang peduli dengan proses demokratisasi di Indonesia.

Dalam tulisan itu, ia secara tidak langsung mengecam gagasan tentang kewajiban pengembangan sistem jaringan televisi nasional sebagai pengganti stasiun televisi nasional sebagaimana diamanatkan UU Penyiaran 2002. Saya menangkap Ishadi  berharap KPI sebaiknya  tidak mengupayakan pemberlakuan amanat UU tersebut karena gagasan tersebut pada dasarnya mengancam industri pertelevisian.

Selengkapnya di Blog Ade Armando.

Catatan: Artikel ini ditulis oleh Bernardus Satriyo Dharmanto, Pemerhati Penyiaran dan Konvergensi Teknologi; dimuat di Harian Kompas, edisi Jum’at, 3 Agustus 2007. Disajikan kembali dalam blog ini sebagai dokumentasi dan sumber referensi untuk memahami televisi digital di Indonesia.

Saat ini populasi pesawat televisi tidak kurang dari 40 juta unit, dengan pemirsa lebih dari 200 juta orang, jauh lebih banyak dibandingkan dengan komputer, misalnya, yang hanya sekitar 5,9 juta unit. Dengan demikian, rencana migrasi teknologi analog ke digital merupakan hal yang harus dipertimbangkan masak-masak agar tidak memberatkan konsumen. Read more …