Kesimpangsiuran pemahaman tentang Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) ternyata menjangkiti banyak pihak, baik yang berkepentingan terhadap pelaksanaannya, maupun yang berkepentingan untuk menundanya. Simpang siur pemahaman, opini dan gagasan terjadi di kalangan Pemerintah, industri TV “nasional”, Komisi Penyiaran, industri TV lokal, asosiasi, pengamat, akademisi, dsb. Seolah-olah, melaksanakan SSJ sesulit meningkatkan 200% pendapatan per kapita rakyat Indonesia.

Baca selengkapnya di Kompasiana.com.

MAWAR KUSUMA, KOMPAS – “Penjajahan” oleh televisi Jakarta terhadap domain televisi lokal terus berlanjut. Pemerintah pun melegalkan diskriminasi terhadap televisi lokal tersebut dengan mengeluarkan seperangkat peraturan baru. Dengan penundaan penerapan televisi berjaringan hingga dua tahun ke depan, genap tujuh tahun sudah amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terus diabaikan.

[ lanjut ]

Seharusnya ‘template‘ seperti itulah yang dijalankan untuk TV Jaringan. Jadi TV lokal tidak perlu repot membangun pemancar dan nyari frekuensi, karena toh TV induk (‘nasional’) sudah punya transmitter yang berizin di daerah tersebut. Jadi stasiun lokal cukup memanfaatkannya karena toh ia akan menjadi mitra (‘affiliate‘) stasiun pusat. TV lokal cukup membangun studio untuk mengisi porsi slot lokal yang menjadi bagiannya.Masalahya, aku lihat hampir semua TV lokal terlalu ‘bersemangat’ mengisi seluruh line-up acara mereka dengan 60 hingga 70 persen produksi sendiri atau produksi lokal. Menurutku, semangat seperti ini perlu sedikit direm karena tidak efisien dan tidak feasible.  Lha wong Di Amerika saja TV lokal cuma memproduksi acara berita, sedikit current affairs dan sport lokal. Sementara sisanya cukup merelay TV induk (apakah ABC, CBS, NBC, atau Fox). Padahal potensi ekonomi lokal Amerika sungguh dahsyat dan sangat bisa menghidupi TV lokal yang ingin independen secara programming.

[ Pendapat Helmi Jo di Milis NaratamaTV Club, baca selengkapnya ]

Dengan jumlah kanal frekuensi yang terbatas, ditambah regulasi yang serba abu-abu, proses ijin pendirian sebuah stasiun televisi mudah dipahami akan menimbulkan dugaan KKN. Hanya saja, karena hanya berkaitan dengan kepentingan segelintir pihak, dugaan KKN disini tak terlampau terekspose ke publik.

Kasus TransTV di Purwokerto tentu bukan kasus eksklusif. Pengelola TV lain kemungkinan besar mengalami hal yang sama.

Baca selengkapnya di Kompasiana.com.

JAKARTA, KOMISI PENYIARAN INDONESIA – Pemerintah cq Departemen Komunikasi dan Informatika memutuskan untuk menggeser waktu pelaksanaan sistem siaran berjaringan yang mestinya dilaksanakan pada 28 Desember 2007 menjadi 28 Desember 2009. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Kominfo, Muhammad Nuh, dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis (27/12), satu hari sebelum waktu pelaksanaan sistem berjaringan yang diamanahkan UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

[ lanjut ]