DPRD Provinsi DIY mendesak Pemerintah Provinsi DIY mengevaluasi ulang keberadaan lembaga Sekretariat Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID). Kepentingan pembentukan sekretariat itu guna menunjang kebutuhan masa depan KPID. ’’Beban kerja KPID semakin berat. Jadi harus ada visi idealis ke depan,’’ desak anggota Komisi A Ahmad Subangi. Sementara Sekretaris Komisi A Arif Noor Hartanto mengingatkan, bila Pemerintah Provinsi serius ingin menguatkan kelembagaan KPID, mau tidak mau harus segera membentuk sekretariat KPID. Toh, pembentukan sekretariat KPID itu juga diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2008. ’’Pejabat Kepala Sekretariat KPID adalah pejabat eselon III,’’ terangnya. Selengkapnya di Radar Jogja …

Artikel tanggapan atas tulisan Mohammad Zamroni pada rubrik Ruang Publik, di Harian Radar Jogja, Senin Wage, 9 Agustus 2010. Menurut Suparyoto, SH (Kepala Sekretariat KPID DIY) – penulis artikel ini – tulisan Muhammad Zamroni perlu diluruskan. Sebab, tulisan ini justru mengindikasikan masih lemahnya pemahaman akan sepak terjang dan kiprah KPID DIY sekaligus mengindikasikan penulisnya masih perlu belajar peta ekologi media penyiaran di DIY. Selengkapnya di Radar Jogja …

Masalah akseptabilitas KPID dan dispute soal peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya antara para pihak, membuat wajah penyiaran kita belum menunjukkan gambaran ideal. Seharusnya, KPID tampil menampung dan membela berbagai keluhan masyarakat atas tayangan-tayangan TV dan siaran-siaran Radio yang tak proporsional. Tapi karena masalah yang melilitnya, sampai saat ini langkah KPID belum optimal.

Artikel Mohammad Zamroni, dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta. (Dimuat di Harian Radar Jogja, 9 Agustus 2010). Selengkapnya di Radar Jogja …

Pemerintah harus tegas menegakkan hukum. Jangan sampai pemerintah justru diperdaya dan dimanfaatkan oleh pemilik modal untuk kepentingan bisnis mereka. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) perlu memperjuangkan aspirasi publik Yogyakarta. Jika televisi-televisi ‘nasional’ Jakarta itu tidak serius mentransformasi stasiun relai menjadi stasiun televisi lokal berjaringan, ijin penyelenggaraan itu semestinya tidak diberikan …

Artikel Yohanes Widodo, dosen Jurusan ilmu Komunikasi, FISIP Universitas Atmajaya Yogyakarta. (Dimuat di Harian Bernas Jogja, 1 Juni 2010). Baca selengkapnya …

Kebebasan berekspresi yang telah di jamin oleh konstitusi tetap menuntut dipatuhinya norma serta nilai-nilai moralitas untuk tetap dijadikan sebagai bingkai dalam membangun karakter bangsa. Derasnya arus budaya asing serta kompetisi dari berbagai budaya lokal yang terwujud dalam bentuk sinema perfilman perlu untuk terus di kawal dan di awasi agar tidak menimbulkan dampak yang berakibat pada bergesernya nilai-nilai karakter bangsa Indonesia.

Selengkapnya: Voice of Indonesia / Regulasi Penyiaran dan Penyensoran Film di Indonesia