Kartu pers merupakan identitas khusus yang sepatutnya hanya dimiliki oleh wartawan terkait dengan profesinya. Pemberian kartu pers kepada individu non-wartawan bukan saja tidak patut, melainkan juga dapat melahirkan penyalahgunaan dan merugikan profesi wartawan. Kartu pers bukan hanya berfungsi untuk pengikat hubungan kerja antara wartawan dengan perusahaan pers yang mempekerjakan, melainkan juga pengakuan terhadap kompetensi dan profesionalisme seorang wartawan. [Selengkapnya …]

Pejabat pemerintah dan lembaga yang dipimpinnya harus menjadi bagian dari objek yang dikontrol oleh pers secara terus menerus. Dengan demikian pers yang menempatkan pejabat pemerintah di dalam struktur redaksinya bertentangan UU Pers. Sebab pers tersebut tidak akan mampu menjalankan peran dan fungsinya secara optimal. Pejabat pemerintah hanya dapat menjadi penasehat, pembina atau pelindung bagi penerbitan internal yang dikelola oleh lembaganya dan bersifat non-komersial. [Selengkapnya …]

Praktek pelanggaran etika jurnalistik memanfaatkan kemerdekaan pers dengan menyalahgunakan prinsip-prinsip kemerdekaan pers untuk keuntungan atau kepentingan individu. Dengan menyalahgunakan kartu pers, organisasi wartawan, atau institusi pers, sejumlah individu mengidentifikasi diri sebagai “wartawan” sebagai sarana mencari keuntungan secara kurang etis. [Selengkapnya …]